Zetizen.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir-akhir ini ramai dibicarakan karena ada Revisi Undang-undang Baru yang dibentuk oleh DPR. Terus, publik mengatakan kalau RUU ini bakal melemahkan KPK yang bertugas untuk menemukan dan menjerat tersangka korupsi. Nah lho, sebenarnya ada apa sih?

Sesuai namanya, Revisi UU KPK adalah revisi atau pembaruan terhadap Undang-undang atau peraturan terhadap kinerja dan juga posisi KPK sebagai pengawas aparat negara. Siapa yang merevisi? Tentu saja DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan revisi dan juga mengatur ulang fungsinya.

Demo Mahasiswa di kantor KPK kemarin (20/10) - Foto: Gunawan Wibisono/ Jawa Pos

Revisi UU KPK ini didasarkan pada undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR buat diketok palu atau disahkan jadi undang-undang.

Apa aja yang direvisi? Ada beberapa poin penting yang digaris bawahi dalam revisi ini. Pertama adalah adanya izin penyadapan di pasal 12B. Pegiat antikorupsi menyoroti dan merasa heran, dong. Masa sih mau nyadap untuk menemukan tindak korupsi harus izin dulu. Terus kalau sudah izin buat disadap, pasti terduga tersangka bakal menghindari topik soal korupsi. Alhasil, korupsi nggak ditemukan dan uang negara masuk ke kantong koruptor.

Kedua adalah pasal 1 ayat 7 yang bilang kalau pegawai KPK akan menjadi ASN atau Aparatur Sipil Negara. Dengan aturan ini, otomatis ruang gerak dan investigasi para pegawai dibatasi oleh Undang-undang Aparatur Sipil. Posisi yang nggak independen tentu nggak bikin para pegawai leluasa bekerja dan melakukan penyelidikan.

 

Ratusan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di depan Kantor DPRD Jawa Timur sore Jumat (13/9). (Ahmad Khusaini /Jawa Pos)

Berikutnya ada pasal 37 yang mengatur bahwa ada Dewan Pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya penyidikan dan penyelidikan korupsi. Di mata pegiat antikorupsi, adanya Dewan Pengawas makin xmemperkerdil peran KPK. masa tiap mau ngapa-nmgapain KPK harus diawasi sih? Yang dikhawatirkan oleh para pegian antikorupsi adalahbbukan lagi KPK yang mengwasi para pejabat, tapi justri pejabat dan jajarannya yang mengawasi KPK.

 

Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta serta para mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya lainnya melakukan aksi dengan membentangkan poster bernada penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut (Robertus Risky/ Jawa Pos)

Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta serta para mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya lainnya melakukan aksi dengan membentangkan poster bernada penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut (Robertus Risky/ Jawa Pos)

 

Dari revisi-revisi ini, banyak pihak yang bilang kalau DPR mencoba untuk melemahkan KPK. Nggak heran kalau banyak pihak yang menuntut DPR bahkan presiden untuk nggak merevisi apapun yang ada dalam Undang-undang. Di sisi lain, DPR harus segera mengesahkan revisi ini sebelum masa jabatannya habis. DPR sendiri bilang kalau revisi ini dilakukan agar fungsi KPK lebih jelas sebagai badan negara. Hmm, semoga nggak ada hal buruk yang terjadi ya!

Share
Create Your Own Article!